Pendidikan adalah hak setiap anak, namun masih banyak anak di Indonesia yang putus sekolah karena berbagai faktor, termasuk kemiskinan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menginisiasi program Sekolah Rakyat. Program ini dirancang untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak yang tidak dapat bersekolah di lembaga formal.

Sekolah Rakyat Tidak Mengganggu Sekolah Formal

Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menegaskan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat bukan untuk menggantikan atau menggeser sekolah formal yang sudah ada. Sebaliknya, program ini bertujuan untuk melengkapi sistem pendidikan yang sudah berjalan agar lebih inklusif dan menjangkau anak-anak yang selama ini tidak memiliki akses ke sekolah formal.

“Kami ingin memastikan bahwa Sekolah Rakyat bukan pesaing sekolah formal, tetapi justru menjadi solusi bagi anak-anak yang selama ini tidak bisa mengenyam pendidikan,” jelas Nuh dalam konferensi pers di Jakarta.

Pemetaan Kemiskinan dan Lokasi Sekolah Rakyat

Sebagai langkah awal, pemerintah telah melakukan pemetaan kemiskinan di 53 titik lokasi yang akan menjadi tempat berdirinya Sekolah Rakyat. Proses pemetaan ini bertujuan untuk menentukan jumlah anak yang tidak sekolah di setiap daerah dan menyesuaikan jenjang pendidikan yang dibutuhkan, baik untuk tingkat SD maupun SMA.

Menurut data Angka Partisipasi Kasar (APK), tingkat partisipasi pendidikan anak usia SMA masih berada di angka 80%, yang berarti sekitar 20% anak belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi solusi bagi mereka yang belum bisa melanjutkan pendidikan.

Baca juga: Mangga Turunkan Berat Badan? Ini Fakta Ilmiahnya!

Pembangunan Sekolah Rakyat di Berbagai Daerah

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 53 unit Sekolah Rakyat yang siap dioperasikan mulai tahun ajaran baru 2025. Selain itu, terdapat 82 lokasi lain yang masih dalam tahap asesmen oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk dilakukan renovasi atau pembangunan baru.

“Usulan pembangunan Sekolah Rakyat terus meningkat, dengan lebih dari 200 permintaan dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota,” ujar Saifullah Yusuf.

Selain infrastruktur, pemerintah juga telah menyiapkan tenaga pendidik yang direkrut melalui Satgas yang dipimpin oleh Kemendikdasmen. Kurikulum Sekolah Rakyat juga telah dirancang agar sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang akan bersekolah di dalamnya.

Sekolah Rakyat sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan

Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh akses pendidikan yang layak. Program ini juga sejalan dengan visi pemerintahan dalam mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan.

Bagi masyarakat yang ingin mendukung atau mengetahui lebih lanjut mengenai program ini, dapat mengakses informasi lebih lengkap melalui situs resmi Kemensos atau Kemendikdasmen.